Sri Lanka Jadi Negara Bangkrut Usai Tidak Mampu Bayar Utang

Fikri Rahmat

- Kamis, 14 April 2022 | 15:34 WIB

dilanda-krisis-besar-besaran-warga-sri-lanka-murka-9_169

BAACA.ID - Sri Langka menjadi negara yang bangkrut usai mengumumkan tidak bisa membayar utang luar negeri senilai senilai 51 miliar dollar AS (Rp 732 triliun). Ini menjadi krisis ekonomi terparah yang dialami sejak merdeka pada 1948. “Kami telah sampai pada situasi di mana kemampuan untuk membayar utang kami sangat rendah. Itu sebabnya kami memutuskan untuk melakukan preemptive default,” kata gubernur bank sentral. Pemerintah sebelumnya telah mengatakan Sri Langka mengalami krisis besar dan mengerikan karena dampak pandemi COVID-19 dan dampak dari perang Rusia di Ukraina. Krisis ini dimulai dari ketidakmampuan mengimpor barang-barang penting setelah pandemi COVID-19, menekan pendapatan dari pariwisata, dan pengiriman uang.

Makanan dan BBM Langka, Litrik Padam Berjam-jam

Akibat krisis terjadi rakyat pun harus mengalami situasi buruk. Mereka mengalami kekurangan makanan, obat-obatan dan bahan bakar. Kekurangan bahan makanan dan obat-obatan penting ini terjadi di seluruh negeri. Antrean panjang terjadi di luar stasiun pengisian bahan bakar, sementara orang-orang juga harus mengantre berjam-jam di tengah cuaca panas untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok seperti tabung gas, meski kadang berakhir dengan tidak mendapatkan apapun. Tidak memiliki cukup uang membuat negara tidak mampu membeli barang-barang penting seperti bahan bakar untuk menggerakkan kendaraan atau bahkan menghasilkan listrik. Akibatnya, pengelola listrik negara itu memberlakukan pemadaman yang semakin lama. Listrik sering dimatikan selama 13 jam. Beberapa hari kemudian, pemadaman listrik berlangsung sampai 16 jam. Baca Juga:

Gelombang Protes Menggema

Krisis yang terjadi di negara ini pun disambut gelombang protes besar-besaran dari masyarakat. Mereka melakukan aksi dalam beberapa pekan dengan menargetkan rumah para pejabat pemerintahan. Pasukan keamanan pun diterjunkan untuk membubarkan pengujuk rasa menggunakan gas air mata dan peluru karet. Aksi demo yang tak kunjung berhenti ini pun membuat pihak berwenang memberlakukan jam malam. Dalam tuntutannya selain mendesak distabilkannya ekonomi, mereka juga meminta Perdana Menteri (PM) Mahinda dan Presiden Gotabaya mengundurkan diri akibat dirasa tidak mampu menangani krisis. "Kami ingin kalian semua pergi. Rajapaksa, kabinet, antek politik mereka, kroni korup, orang-orang media mereka. Semuanya," ujar pengguna media sosial Sri Lanka dilansir dari CNBC Indonesia.

Semua Menteri Mengundurkan Diri

Situasi krisis ekonomi yang terjadi berdampak menjadi krisis politik. Sebanyak 26 menteri mengundurkan diri dari jabatannya, dan tersisisa Gotabaya Rajapaksa dan kakak laki-lakinya Mahinda Rajapaksa, yang bertahan dengan jabatan mereka dan berjuang membentuk kabinet baru. "Putra PM Mahinda, Namal Rajapaksa, termasuk di antara mereka yang mengundurkan diri, mencuit bahwa dia berharap itu akan membantu keputusan presiden dan PM untuk membangun stabilitas bagi rakyat dan pemerintah," tulis laporan media Inggris, BBC.

Minta Warga di Luar Negeri Kirim Uang

Situasi ini pun membuat pemerintah Sri Lanka mendesak warganya di luar negeri untuk mengirim uang untuk membantu membeli makanan dan bahan bakar yang sangat dibutuhkan. Desakan ini dipublikasikan pada Rabu (13/4/2022), setelah negara itu mengumumkan gagal bayar pada utang luar negerinya. Gubernur Bank Sentral Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe mengatakan, dia mengimbau warga Sri Lanka di luar negeri untuk mendukung negara pada saat yang genting ini dengan menyumbangkan devisa yang sangat dibutuhkan. “Bank memastikan bahwa transfer mata uang asing tersebut akan digunakan hanya untuk impor kebutuhan pokok, termasuk makanan, bahan bakar dan obat-obatan," katanya.