• Sabtu, 28 Mei 2022

DPR RI Tidak Mau Bahas RUU Uang Kartal Sebut Butuh Uang Kertas dalam Politik

- Rabu, 6 April 2022 | 22:22 WIB
DPR RI Tidak Mau Bahas RUU Uang Kartal Sebut Butuh Uang Kertas dalam Politik
DPR RI Tidak Mau Bahas RUU Uang Kartal Sebut Butuh Uang Kertas dalam Politik

BAACA.ID - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang bertujuan membatasi tranksasi tunai agar mencegah pencucian uang dan korupsi mandek. Hal ini dikarenakan anggota DPR RI menilai RUU ini membatasi ruang berpolitik politisi. Ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, saat menggelar rapat dengar pendapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Selasa 5 April 2022. Menurutnya koleganya di#DPR tidak akan setuju RUU ini karena mengganggu upaya politikus mendulang suara jelang pemilu. "Ini kenapa macet di sini, DPR keberatan, hampir pasti karena ini menyulitkan kehidupan kami. Kita ngomong jujur, Pak, mengenai politik mau dipakai ini (uang)," katanya. Ia menjelaskan politikus memerlukan uang tunai dalam jumlah banyak saat masa kampanye. Demi menjulang suara, mereka mengeluarkan uang untuk membelikan sembako kepada calon pemilih. Bila dibatasi maka akan merugikan para politisi yang sedang mencari suara. “DPR keberatan hampir pasti karena ini menyulitkan kehidupan kami. Kita ngomong jujur Pak, money politic mau dipake, ini rekening nah buka rekening kita kirim, mampus. Nah, ini dikau jangan melihat dari sisimu tok, tetapi lihatlah overview today yang terjadi hari ini, jangan tergesa-gesa,” katanya. Bambang meminta PPATK menjelaskan secara lebih dalam dan rinci mengenai RUU ini. Ia bisa memastikan prosesnya di DPR RI akan susah walaupun RUU ini sudah masuk UU prolegnas 2022. "Di prolegnasnya nanti diletakin di bawah terus. Masuk mau naik program prioritas turunin lagi, nanti sampeyan harus jelasin bener nih,” ujarnya. Menanggapi hal itu Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan adanya RUU uang kartal ini untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang yang sangat sering terjadi. Namun tidak serta merta melarang transaksi tunai yang melibatkan uang kertas dan koin. "Uang kasnya cukup 100 juta yang bisa dilakukan, selebihnya menggunakan transaksi bank dan semacamnya," katanya. Lebih lanjut Ivan berharap DPR RI bisa melakukan percepatan dalam menetapkan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Hal itu dalam rangka mendorong inklusi keuangan di era teknologi 4.0 serta mencegah aktivitas pencucian uang melalui transaksi keuangan tunai. “PPATK berharap agar pimpinan dan anggota Komisi III dapat mendukung dan mendorong percepatan penerapan RUU tentang Pembatasan Transaksi Keuangan Kartal,” harapnya.

Editor: Fikri Rahmat

Tags

Terkini

Magau Group Raih Penghargaan Nasional

Sabtu, 23 April 2022 | 21:09 WIB

Cara Mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022

Jumat, 15 April 2022 | 15:01 WIB
X