Berikut Fakta-fakta Terbaru Seputar Demo Mahasiswa 11 April

BAACA.ID - Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat diberbagai daerah di Indonesia akan berdemo pada hari ini 11 April 2022. Demo ini membawa sejumlah tuntutan seperti kenaikan harga barang-barang pokok hingga isu perpanjangan periode presiden. Aksi yang awalnya diinisiasi oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) ini menyebar menjadi gerakan besar mahasiswa seluruh penjuru tanah air. Rencana ini pun telah disebarluaskan dan menjadi topik utama beberapa hari kebelakang. Namun tak sedikit kritikan yang dilancarkan atas gerakan mahasiswa ini, banyak kalangan menyebut gerakan ini hanya untuk mencari panggung dan mengganggu kestabilan negara. Maka dari itu agar lebih paham mengenai aksi ini, Baaca.id merangkum sejumlah fakta yang perlu diketahui perihal gerakan 11 April ini. Baca Juga:

1. Membawa Enam Tuntutan Aksi Aksi mahasiswa ini membawa banyak isu tuntutan namun adan enam isu besar yang disuarakan secara bersamaan. Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin mengatakan, ada enam tuntutan yang disuarakan pada aksi 11 April ini. Diantaranya yaitu tuntutan soal isu penundaan pemilu yang sempat didesak pada aksi 1 April kemarin. "Yang pertama menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi," katanya. Kemudian yang kedua mahasiswa menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan. Lalu ketiga mendesak untuk menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Keempat Presiden Jokowi harus mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik agraria. Terakhir, mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanya di sisa masa jabatannya Baca Juga:

2. Pemerintah Tidak Melarang Aksi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak akan melarang aksi karena adanya unjuk rasa tersebut adalah bagian dari demokrasi. Namun demikian, ia meminta agar demonstrasi tidak melanggar hukum. "Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkistis, dan tidak melanggar hukum," katanya. Ia juga meminta aparat yang bertugas mengamankan jalannya aksi tidak memakai kekerasan dan tidak membawa peluru tajam. “Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” ucapnya. Sejalan dengan itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani juga berharap aksi mahasiswa berjalan dengan lancar dan aman. "Kalau memang demo itu jadi dilaksanakan, demo itu berjalan secara damai, kondusif. Jangan ada kekerasan, jangan mengganggu ketertiban umum," katanya. 3. TNI-Polri Turunkan Ribuan Anggota Kawal Aksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya pasti akan membantu untuk mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada. Namun Ia telah meminta jajarannya mengawal demo dengan mengedepankan pendekatan humanis. "Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi," kata Sigit memastikan Polri memiliki komitmen dalam rangka menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Ia menyebut Korps Bhayangkara berpegang teguh pada UUD 1945 maupun Undang-Undang (UU) soal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari HAM sehingga diberikan perlindungan secara universal. "Sebab itu, humanis harus terus dilaksanakan. Apalagi, karena saat ini bulan Ramadhan, kesucian dan kekhusyuan bagi umat muslim yang sedang menjalani puasa tetap harus kita perhatikan," ujarnya dilansir dari detik.com. Sementara itu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa juga menjelaskan prajurit TNI akan membantu kepolisian untuk pengamanan aksi. Ia memastikan prajuritnya tetap mengikuti prosedur pengamanan dan tidak akan melakukan tindakan represif saat membantu polisi menjaga aksi demonstrasi. "Pasukan kami memang sudah di-BKO (diperbantukan) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi, kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya," ujarnya. Baca Juga:

4. Peristiwa H-1: BEM UI Batal Ikut dan Lokasi Aksi Pindah Ke DPR RI Beberapa kejadian mewarnai jelang hari terjadinya aksi yaitu kabar dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang menarik diri dari aksi. Kepala Biro Humas BEM UI Navio mengatakan aksi 11 April tersebut merupakan aksi yang diinisiasi oleh BEM Seluruh Indonesia (SI), yang mana BEM UI tidak tergabung di dalamnya. “Dari BEM UI sudah memastikan tidak akan hadir untuk aksi besok,” katanya. Namun pihaknya tidak akan membatasi mahasiswa UI dan di luar BEM UI untuk ikut turun langsung dalam aksi tersebut. “Kami merasa bahwa aksi nasional pada 11 April besok betul-betul bentuk kemarahan rakyat akan wacana penundaan Pemilu 2024. Kami akan terus menyuarakan tentang penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan selantang-lantangnya,” jelasnya. Selain itu, lokasi demo oleh BEM SI juga dipindahkan usai melihat video penegasan Presiden Jokowi perihal kepastian Pemilu 2024. BEM SI mengubah lokasi yang rencananya di dekat Istana Negara, digeser ke depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. "Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akan menggelar aksi untuk yang kedua kalinya yang saat ini bertempat di 'Rumah Rakyat' atau Gedung DPR RI, dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada," kata BEM SI dalam keterangan tertulis. 5. Sejumlah Tokoh Gaungkan Dukungan Sejumlah tokoh masyarakat maupun politik menggangaungkan dukungan terhadap aksi yang digelar pada 11 April ini. Mereka pun meminta pemerintah tidak menghalangi demo tersebut. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi dan kegiatannya dilindungi oleh Undang-undang. "MUI mengimbau kepada pemerintah dan seluruh pihak untuk menghormati hak-hak mahasiswa," ujarnya. Anggota DPR RI Lukman Hakim juga turut mendukung adanya gerakan mahasiswa ini. Ia menyindir aksi ini perlu digelar karena institusi demokrasi yang saat ini dikuasai oleh oligarki. Meski begitu, ia tak menyebut secara gamblang lembaga yang dimaksud. “Apalagi jika institusi-institusi demokrasi itu masih dikontrol oligarki. #HidupMahasiswa #HidupRakyat,” katanya.