• Minggu, 3 Juli 2022

Dewas KPK Diminta Tegas Atas Seringnya Lili Pintauli Langgar Kode Etik

- Kamis, 21 April 2022 | 15:45 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Foto: Int)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Foto: Int)

BAACA.ID - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta sejumlah pihak untuk tegas tindakin pelanggaran berulang dari Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Salah satu yang angkat bicara mengenai hal ini Menko Polhukam Mahfud Md, yang meminta adanya ketegasan dari dewas berdasarkan bukti yang sudah ada. "Ini buktinya sekarang bagus. Sehingga, kalau ada kasus (Lili) Pintauli yang diadukan berkali-kali ini, seharusnya dewan pengawas tegas ini pelanggaran etik atau bukan, dan ngukurnya gampang itu terjadi atau tidak," katanya dilansir dari detikcom, Rabu (20/4/2022). Ia menilai dari dulu Dewas berisi oleh orang-orang terbaik. Namun saat ini kriteria terbaik tersebut belum terlihat dari Dewas KPK yang sekarang. "Oleh sebab itu KPK harus tegas. Dewasnya umumkan ini, benar melakukan ini (melanggar kode etik), sanksinya ini," jelasnya. Sementara itu Ketua Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57) M Praswad mengaku pihaknya kecewa dengan putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Lili Pintauli Siregar dalam kasus kebohongan publik. Mereka kecewa karena Dewas tidak menjatuhkan sanksi kepada Wakil Ketua KPK tersebut. "IM 57 Institute menyatakan kekecewaannya atas putusan Dewan Pengawas KPK yang mengabsorbsi pelanggaran etik pembohongan publik dengan pelanggaran etik berkomunikasi pihak berperkara di kasus Tanjungbalai," katanya. Ia mengatakan walaupun saling berkaitan namun pelanggaran etik dalam hal pembohongan publik berbeda dengan berkomunikasi dengan pihak berpekara. Apalagi pembohongan publik yang dilakukan Lili dilakukan secara sadar dan menggunakan sumber daya milik KPK. Dewas tidak mempertimbangkan bahwa kebohongan publik yang dilakukan Lili berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Dia menganggap perbuatan Lili sangat merendahkan martabat dan marwah KPK. "Kami melaporkan LPS kepada Dewas karena kami malu ada lagi pimpinan yang terbukti melanggar kode etik dan masih saja tanpa malu berbohong, tetap menjabat dan tidak mengundurkan diri," jelasnya. Sebelumnya Dewas KPK telah memproses aduan dugaan pelanggaran etik terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Lili dinyatakan terbukti melakukan kebohongan saat konferensi pers mengenai kasus Tanjungbalai pada 30 April 2021 tetapi tidak dilanjutkan ke sidang etik. Pada saat itu, Lili Pintauli Siregar menyatakan tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial perihal penanganan perkara. Ia mengatakan sebagai pimpinan telah terikat dengan kode etik dan peraturan KPK yang melarang adanya komunikasi dengan pihak berperkara. "Apalagi membantu dalam proses penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK," ujarnya.

Editor: Fikri Rahmat

Tags

Terkini

X