BAACA.ID - Kejadian mematikan Mic saat rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali terjadi. Hal ini dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani saat sedang rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (24/52022) lalu.
Ini pun merupakan kali ketiga Puan lakukan dan kembali menjadi sorotan publik. Kejadian ini menimpa Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK yang sedang berbicara mengenai sanksi bagi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Pada rapat tersebut Amin berbicara bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mengatur tidak pidana seksual secara komprehensif. Namun belum selesai Ia bicara, Puan terlihat mematikan mikrofon Amin dan langsung menutup rapat tersebut.
Baca Juga: Hotman Paris Laporkan Iqlima dan Rizman Ke Polisi Atas Tuduhuan Pencemaran Nama Baik
Hal ini membuat netizen Indonesia merasa kesal dengan perbuatan yang Puan lakukan. Pasalnya ini bukan kali pertama dilakukan, serta tidak memiliki alasan yang jelas mengapa hal ini dilakukan.
Sebelumnya Puan kedapatan mematikan mic saat rapat Omnibus Law, lalu pada rapat persetujuan Jenderal TNI, dan terakhir rapat UU TPKS kemarin. Berikut sederet alasan dari Puan Maharani dan DPR RI mengenai kejadian mematikan mic pada rapat paripurna tersebut.
1. Puan Matikan Mikrofon Saat Rapat Pengesahan UU Cipta Kerja
Alasan Puan Maharani mematikan mikrofon saat rapat ini karena sebagai pemimpin rapat ia harus mengatur jalannya persidangan dengan baik dan benar. Maka jika satu orang sudah diberikan kesempatan bicara seharusnya tidak mengulang lagi berbicara.
Baca Juga: Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin Minta Penunjukan PJ Kepala Daerah Utamakan Putra Daerah
Artikel Terkait
Survei Sebut Mayoritas Masyarakat Setuju Presiden Berasal dari Luar Jawa
Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Menurun, Istana Sebut Kedepan Akan Bekerja Lebih Baik
Koalisi Prabowo-Puan Terdeteksi, Bersatu Demi Amankan Pilpres 2024
Partai yang Usung Anies Capres Disebut Akan Alami Lonjakan Elektabilitas
Presiden Jokowi Tekankan Jangan Pakai Uang Rakyat untuk Beli Barang Impor