• Sabtu, 28 Mei 2022

Pemerintah Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Layanan VIP Harus Pakai Asuransi Swasta

- Jumat, 1 April 2022 | 14:23 WIB
Petugas memperlihatkan kartu BPJS Kesehatan elektronik identitas (e-ID) dan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor BPJS Medan, Sumatera Utara, Selasa (8/9)
Petugas memperlihatkan kartu BPJS Kesehatan elektronik identitas (e-ID) dan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor BPJS Medan, Sumatera Utara, Selasa (8/9)

BAACA.ID - Pemerintah akan menghapus kelas bagi peserta BPJS Kesehatan lalu mengganti dengan kelas rawat inap standar (KRIS). Sehingga pasien yang ingin meningkatkan layanan medis atau non medis ke VIP/VVIP harus menggunakan asuransi swasta atau membayar selisihnya secara tunai. Hal ini dikatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihaknya bersama BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan asuransi swasta untuk mengakomodir keinginan pasien. Dan juga menghindari adanya duplikasi pembayaran premi “Kalau ingin melakukan tambahan tindakan medis yang lebih advance,misalnya kelas standar memeriksa Covid-19 dengan rontgen tapi yang bersangkutan ingin MRI, pasien bisa akses asuransi swasta. Misalnya mau masuk kelas VIP, bisa pakai asuransi swasta,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis, 31 Maret 2022. Hal ini diharapkan mampu memberikan pilihan bagi pasien untuk memilih fasilitas medis dan non-medis sesuai dengan kemampuannya. Serta mereka tidak hanya menerima layanan dasar jaminan kesehatan Nasional (JKN). “Ini juga akan membantu asuransi kesehatan swasta berkembang karena pasien bisa melakukan top up,” tutur Budi. Kedepannya Budi mengatakan Kemekes akan melakukan penetapan standar fasilitas perawatan dan standar pelayanan kesehatan yang dijamin dalam JKN. Penetapan standar ini masih dalam tahap finalisasi. “Kami juga melakukan perumusan pemodelan koordinasi manfaat bersama BPJS kesehatan, DJSN (Dewan Jaminan Kesehatan Nasional), asosiasi fasilitas kesehatan, dan asososiasi asuransi swasta dan menyiapkan sistem informasi monitoring untuk mencegah overcharge dan double funding,” tutur Budi. Adapun berdasarkan peta jalannya, pada Juli 2022, KRIS JKN akan diterapkan di 50 persen rumah sakit vertikal yang memenuhi sembilan kriteria. Selanjutnya pada Desember 2022, KRIS berlaku di seluruh rumah sakit vertikal dengan penerapan sembilan kriteria. Pada Juli 2023, implementasi sembilan kriteria KRIS berlaku di 50 persen rumah sakit umum daerah (RSUD) provinsi, kabupaten dan kota, serta rumah sakit swasta. Selanjutnya pada Desember 2023, seluruh rumah sakit vertikal akan mengimplementasi 12 kriteria. Sementara itu pada saat yang sama, implementasi sembilan kriteria berlaku di seluruh RSUD provinsi. Pada Desember 2024, implementasi 12 kriteria diperluas di seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Andie menjelaskan, menjelang pelaksanaan penghapusan kelas BPJS Kesehatan, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan akan melakukan pelbagai persiapan.

Editor: Fikri Rahmat

Tags

Terkini

Mudah! Ini Cara-Cara Dapat Uang dari Youtube

Sabtu, 21 Mei 2022 | 13:56 WIB
X