• Sabtu, 28 Mei 2022

Kemendagri Ciptakan Layanan Berbasis Metaverse Bernama Kovi Otda

- Kamis, 28 April 2022 | 23:45 WIB
Sekjen-Kemendagri-Suhajar-Diantoro-1
Sekjen-Kemendagri-Suhajar-Diantoro-1

BAACA.ID - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan layanan berbasis metaverse yang diberi nama Kovi Otda atau Konsultasi Virtual Otonomi Daerah. Layanan tersebut akan digunakan untuk menekan potensi adanya korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Dalam pengaplikasiannya digunakan untuk pemerintah daerah agar bisa berkonsultasi dengan pemerintah secara virtual. Dirjan Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan aplikasi ini adalah salah satu upaya pencegahan korupsi dengan membatasi ruang antara pemberi layanan dengan penerima layanan untuk bertemu secara langsung. “Arahan Bapak Mendagri untuk menekan potensi terjadinya korupsi seputar layanan otonomi daerah, maka kami membuat konsep yang intinya pemberi layanan dengan penerima layanan tidak bertemu,” kata Akmal dikutip dari kemendagri.go.id. Baca Juga: Nantinya kemendagri akan memberikan akun khusus kepada pemda untuk mengakses layanan tersebut. Layanan Kovi Otda ini dapat diakses melalui www.kovi.otda.kemendagri.go.id. Pemerintah daerah akan bertemu dengan pemerintah pusat lewat tampilan tiga dimensi sehingga tidak harus repot datang ke Jakarta. Layanan ini telah dilakukan uji coba dan diluncurkan pada Senin (25/4/2022), tepat pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26. Saat peluncuran sejumlah pejabat Kemendagri mencoba layanan tersebut dengan menggunakan kacamata virtual reality. "Jadi nanti Pemda akan bertemu saya dan pejabat lainnya untuk konsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Jadi kami akan bawa pemda dalam ruang animasi," ucap Akmal. Tak sampai disitu Selain untuk mencegah korupsi, kehadiran Kovi Otda ini juga dipercaya dapat menjadi solusi dalam menekan penyebaran Covid-19 karena kegiatan konsultasi dan koordinasi tidak digelar secara tatap muka yang berpotensi menimbulkan penularan. Namun tidak semua pihak menerima adanya layanan ini. Saat ini muncul berbagai perdebatan dari para warganet. Banyak warganet yang menyebut layanan tersebut tidak memiliki manfaat bagi masyarakat. Mereka juga banyak yang tidak setuju dengan adanya layanan metaverse bagi para pemda tersebut. Masyarakat menilai bahwa aliran dana bagi pembuatan layanan metaverse ini lebih baik digunakan untuk mengoptimalkan website, server, database pemerintahan dan lain sebagainya agar lebih optimal.

Editor: Fikri Rahmat

Tags

Terkini

5 Film Rekomendasi Bertema Sihir Terpopuler

Jumat, 1 April 2022 | 09:37 WIB

Simak Cara Memindahkan Data HP Lama ke HP Baru

Rabu, 23 Maret 2022 | 20:59 WIB

Diskusi SMSI Lingkar Merdeka

Kamis, 3 Februari 2022 | 15:47 WIB

Download Video Twitter di PC, Android, dan iOS 2021

Senin, 18 Oktober 2021 | 05:28 WIB
X